Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Zeti Nofita (2021) Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zeti Nofita Sari_C93216155.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 99/Pid.B/LH/2019/ PN Slw sebagai data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana prngangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara terlalu ringan yaitu penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dalam ketentuan Undang-undang yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 99/Pid.B/LH/2019/PN Slw. Perbuatan terdakwa merupakan tindakan perusakan lingkungan yang hukumannya adalah jarimah ta’zir yang diserahkan kepada majelis hakim agar memberi sanksi sesuai dan memperhatikan kemaslahatan umum berdasarkan kaidah hukum pidana Islam dan harus memenuhi asas keadilan, serta tidak terlalu meringankan hukuman sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.