Implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima : studi kasus di pasar kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lestari, Indah Ayu (2020) Implementasi peraturan daerah nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima : studi kasus di pasar kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Indah Ayu Lestari_I71216063.pdf
Download (2MB)

Abstract

Fenomena yang terjadi di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya yaitu banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bahu jalan untuk berjualan sehingga mengganggu pengguna jalan raya dan merusak tatanan keindahan kota. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah dilakukan melalui bantuan sosial dan relokasi sentra wisata kuliner. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Darah mengenai Pedagang Kaki Lima serta mengetahui hambatan dan dukungan Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-studi kasus (Studi Case) dengan satu variabel yaitu, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya). Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor yakni, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Yang merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1) sarana dan prasarana, (2) Koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, (3) Letak geografis strategis. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi pemberdayaan kebijakan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto adalah (1) kesadaran pedagang yang masih kurang, (2) pengawasan dari pihak yang berwewenang belum sepenuhnya optimal, (3) lemahnya penerapan sanksi hukum, dan (4) pelaksanaan yang belum merata di seluruh pelosok Kota Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kapasan Kecamatan Simokerto belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.