Perlindungan hukum konsumen produk kosmetik di Kabupaten Ponorogo: pendekatan sosiologi hukum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidia, Rohmah (2019) Perlindungan hukum konsumen produk kosmetik di Kabupaten Ponorogo: pendekatan sosiologi hukum. PhD thesis, Pascasjana UIN Sunan Ampel.

Text
Rohma Maulidia_F04314025.pdf
Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab persoalan bagaimana struktur hukum perlindungan konsumen di Ponorogo. Bagaimana substansi hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Dan bagaimana kultur hukum konsumen di Ponorogo. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan analisis datanya menggunakan teori Sosiologi Hukum Lawrence Friedman. Untuk membedah struktur, digunakan teori struktural fungsional dan good governance. Dua teori ini memiliki titik temu dengan kaidah fikih tasarrufu al-imam ala al-raiyyati manutun bi al-maslahah. Prinsip teori mas}lahah juga digunakan untuk membedah substansi hukum konsumen yang masih berlaku, kemudian teori kesadaran hukum konsumen dan tipologi matriks konsumen digunakan untuk membaca kultur kesadaran konsumen di Ponorogo. Studi ini menghasilkan tiga kesimpulan, pertama, secara struktur, lembaga yang menangani pemalsuan kosmetik di Ponorogo adalah Kepolisian Resort Ponorogo dan Pengadilan Negeri. Kepolisian melakukan penyidikan kasus penjualan kosmetik ilegal kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan. Berikutnya Pengadilan Negeri berwenang memutus perkara tersebut. Adapun mengenai perlindungan konsumen berada di bawah kewenangan enam lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)/ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika(LPPOM) MUI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Kementerian Perdagangan, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dari sudut pandang teori Struktural Fungsional tentang adaptation, goal attainment, integration, dan latency, harus diakui bahwa BBPOM telah melakukan menyesuaian diri dengan situasi bisnis global dan memiliki misi utama melindungi konsumen dari kejahatan kosmetik ilegal. Kedua, secara substansi, aturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia cukup memadai, yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 (UUPK), Undang-undang Kesehatan (UUK) Nomor 36 tahun 2009, dan beberapa Peraturan Kepala BPOM. Jika dicermati semua aturan tersebut memenuhi unsur mas{lahat sebagaimana dipersyaratkan oleh Wahbah Al-Zuhayli. Yaitu ketentuan tersebut benar-benar maslahah nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah), tidak bertentangan dengan shariat, dan mewujudkan manfaat bagi banyak orang. Ketentuan dalam UUPK juga mencerminkan perlindungan konsumen sebagaimana di bahas dalam fiqh khiyar. Ketiga, secara kultur hukum konsumen perempuan di Ponorogo dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, rasionalis dan universalis. Sosok rasionalis adalah tipe konsumen yang memiliki pengetahuan, open-minded, dan wawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan pada nilai-nilai Islam yang lebih rendah. Segmen ini sangat kritis dan pragmatis dalam melakukan pemilihan produk berdasarkan parameter kemanfaatannya. Namun dalam memutuskan pembelian, mereka cenderung mengesampingkan aspek-aspek label halal. Bagi mereka, label Islam, value-proposition shariah, atau kehalalan bukanlah menjadi konsideran penting dalam mengambil keputusan pembelian. Adapun sosok universalis adalah konsumen Muslim yang memiliki pengetahuan/wawasan luas, pola pikir global, melek teknologi; namun di sisi lain secara teguh menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka toleran, open-minded dan inclusive terhadap nilai-nilai di luar Islam.