Analisis yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustin, Ervin Normala (2021) Analisis yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ervin Normala Agustin_C91216080.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis, yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. Data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadila Agama Surabaya dapat dilakukan ketika perkara permohonan sudah terdaftar. Proses Mediasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Gambaran umum selama proses mediasi di Pengadilan para para pihak terutama pemohon menyampaikan segala hal yang mempengaruhi pengajuan permohonan poligami tersebut dan para pihak juga diberikan kesempatan luang untuk bebas menyampaikan pendapat atau informasi perihal perkaranya untuk nanti memudahkan mediator mencari titik permasalahan dan menyimpulkan hasil dari mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi, mediator secara pribadi akan memberikan saran dengan tidak memberatkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar menjadi berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan. Karena tingkat keberhasilan yang masih jauh dari harapan dan beberapa faktor kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh pihak mediator ketika menganggap mediasi hanya bagian dari menjalankan prosedural, para pihak yang memang tidak beretikad baik untuk melakukan mediasi, dan bahkan dali-dalil dalam permohonan poligami. Kemudian menurut UU No.1 Tahun 1974 terkait dengan persyaratan poligami dan pengajuan permohonan poligami sudah sesuai dengan aturan.