Pemberian asimilasi karena Covid-19 dalam perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020: studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Widyaningsih, Wa Ode Wahyumi (2021) Pemberian asimilasi karena Covid-19 dalam perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020: studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Wa Ode Wahyumi Widyaningsih_C93217064.pdf Download (1MB)

Abstract

Hasil penelitian berupa data diperoleh melalui hasil wawancara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deduktif. Analisis dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Data yang diperoleh terkait pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto selama satu tahun terhitung sejak 02 April sampai dengan 16 Desember 2020 menujukkan jumlah yang cukup banyak yakni 322 narapidana. Berikut narapidana yang bebas terdiri dari berbagai jenis tindak pidana yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya peraturan baru pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 adanya kebijakan social and physical distancing intens untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di dalam Lapas dapat diterapkan secara maksimal. Selanjutnya prespektif hukum islam terhadap pemberian asimilasi ini adalah adanya keterkaitan dalam teori al-‘afwu (pemaafan). Dimana dalam hukum islam sangat menerapkan adanya prinsip pemaafan bagi suatu jarimah yang mana ketentuannya diatur dalam al-Qur’an dan hadist, sedangkan asimilasi dapat diartikan sebagai pemaafan/pengurangan atas hukuman yang telah dilakukan oleh suatu pelaku tindak pidana karena alasan telah bertaubat, memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan urusan urgent (Covid-19). Dalam hukum islam dan hukum pidana mempunyai tujuan pemidaan yang sama yakni guna kemaslahatan bersama antara pelaku dan korban tindak pidana. Dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran kepada para petugas Lembaga Pemasyarakatan lebih memaksimalkan kebijakan yang baru ini untuk mendukung adanya program pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dan diharapkan diantara sesama manusia khususnya umat muslim untuk saling memafkan dan menjaga ketentraman di masyarakat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Widyaningsih, Wa Ode Wahyumi waodewahyumii@gmail.com C93217064
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Syamsuri, Syamsuri syamhass@gmail.com 2029107201
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Pidana Islam Hak Asasi Manusia
Keywords:	Asimilasi Narapidana; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020; Covid 19; Lembaga pemasyarakatan Mojokert.
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Wa Ode Wahyumi Widyaningsih
Date Deposited:	20 Jun 2021 23:43
Last Modified:	20 Jun 2021 23:43
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/48102

Actions (login required)

View Item