Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hanin, Hanin (2021) Analisis hukum islam terhadap praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hanin_C02217014.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, kemudian dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni pihak penjual dan pembeli emas non tunai, serta dibuktikan dengan dokumentasi. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan analisis deduktif, yaitu proses berpikir untuk menyajikan suatu kesimpulan yang logis berdasarkan dari teori dan fakta yang telah diakui kebenarannya dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pembeli yang merasa dirugikan. Adanya tambahan biaya sebesar 30% di akhir angsuran sebagai biaya perawatan emas, membuat para pembeli merasa keberatan dengan biaya yang terbilang cukup tinggi dan tidak diinformasikan di awal. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan syarat jual beli dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI sehingga mengakibatkan adanya unsur ribawi dalam praktik jual belinya. Adapun saran bagi penjual emas dengan sistem pembayaran non tunai ini adalah supaya lebih transparan dalam memberikan informasi terkait sistem kredit yang ditetapkannya. Karena apabila penjual tidak transparan mengenai sistem kredit dalam jual belinya justru akan memberatkan bagi pembeli. Sehingga dengan adanya transparansi dalam praktik jual belinya tidak akan ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apapun bentuk dari sistem kredit yang telah ditetapkan, hal itu harus disampaikan seluruhnya kepada pembeli untuk meminimalisir terjadinya riba dalam praktik jual belinya.