Tinjauan fikih siyasah dan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan menurut peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Amelia Indah (2021) Tinjauan fikih siyasah dan yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada tahapan proses penyidikan menurut peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Amelia Indah Sari_C94217067.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan Statute Approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini oknum Kepolisian pada tahapan proses penyidikan terhadap saksi, tersangka maupun korban. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yaitu Fiqh Siyasah dalam hal ini menggunakan Fiqh Siyasah Dusturiyah dan hak asasi manusia menurut Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyaknya kejadian atau fakta dilapangan yang terjadi yang setiap tahunnya menunjukkan masih adanya kejadian tindakan kekerasan yang di alami oleh saksi, tersangka maupun korban yang di lakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia pada tahapan proses penyidikan atau interogasi. Adanya tindakan kekerasan, intimidasi serta diskriminasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut dalam hal ini telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada serta hal tersebut telah bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia serta melanggar hak asasi manusia. Seharusnya dalam hal ini khususnya Negara memberikan perlindungan yang menjamin Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga negaranya dari tindakan berupa ancaman, kekerasan, intimidasi, serta diskriminasi. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya perilaku atau tindakan dari oknum kepolisian tersebut telah melanggar hak asasi manusia beserta kode etik profesi polisi oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini negara hadir memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang diberikan kepada saksi, tersangka maupun korban atas segala tindakan kekerasan, diskriminasi, serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepolisian.