Analisis hukum islam dan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 2 tahun 2020 terhadap jual beli parfum Victoria’s Secret dengan sistem share in bottle di toko Online @Obliss.id

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Imtiyaz, Nisrina (2021) Analisis hukum islam dan peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 2 tahun 2020 terhadap jual beli parfum Victoria’s Secret dengan sistem share in bottle di toko Online @Obliss.id. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nisrina Imtiyaz_C92217158.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjenis field research dengan data yang didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui fakta praktik jual beli parfum Victoria’s Secret dengan cara share in bottle di toko online @Obliss.id. Untuk mendapatkan kesimpulan, digunakan pola pikir deduktif dengan cara memaparkan teori mengenai jual beli dalam Islam dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2 tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang kemudian dianalisa dengan fakta yang terjadi di lapangan tentang praktik jual beli parfum Victoria Secret’s dengan cara share in bottle pada toko online @Obliss.id. Hasil dari penelitian ini telah mendapatkan kesimpulan 1) Praktik jual beli parfum Victoria Secret’s dengan cara share in bottle pada toko online @Obliss.id, yakni membagi dan memindahkan isi parfum Victoria’s Secret ke kemasan botol yang lebih kecil dan diberi label. Dalam praktiknya toko online tersebut tidak memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Benar (CPKB) dari BPOM. 2) Hasil analisis hukum Islam terhadap jual beli parfum Victoria’s Secret di toko online @Obliss.id, berkaitan dengan al-muta’a>qidain, belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena adanya ketidak cakapan penjual dalam mengolah parfum Victoria’s Secret dengan cara share in bottle. Terkait dengan ma’qud ‘alayh juga belum sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, karena pada label kemasan yang dijual terdapat informasi yang tidak lengkap dan hal tersebut juga mengandung unsur gharar yang berkaitan dengan objek akad jual beli. Hasil analisis menggunakan Peraturan BPOM nomor 2 tahun 2020 belum memenuhi syarat pada pasal 1 (2) dan juga tidak sesuai dengan pasal 14 Peraturan BPOM nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), apabila melanggar pasal 8 maka akan dikenai sanksi yang tertera pada pasal 62 UUPK.
Dari kesimpulan di atas, peneliti memberi saran, bahwa penjual sebaiknya mengikuti peraturan yang berlaku dengan mendaftarkan izin edar agar memiliki sarana dan fasilitas yang sesuai dengan CPKB pada pihak BPOM, agar mutu dan manfaat produk tetap terjaga. Kepada pembeli agar lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetika, dan disarankan untuk menggunakan produk yang sudah terdaftar pada BPOM. Kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di bidang kosmetika.