This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Aminulloh, Moh. Nurhasan (2016) Analisis yuridis terhadap penolakan tawkil wali oleh penghulu sebab pengantin hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (946kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (508kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (571kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (284kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (186kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (236kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Tawkil Wali Oleh Penghulu Sebab Pengantin Hamil Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, merupakan hasil penelitian lapangan berupa kajian yuridis terhadap penolakan tawkil wali yang dilakukan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono. Penulis menemukan masalah berupa, pertama apa dasar hukum yang digunakan dalam penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, kedua bagaimana analisis yuridis terhadap praktik penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, untuk menjelaskan tentang penolakan tawkil wali oleh penghulu sebab pengantin hamil pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terhadapnya. Pola pikir yang digunakan adalah induktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono tentang kasus penolakan tawkil wali bagi pengantin yang hamil pra-nikah terdapat tiga alasan, pertama menikahkan anak merupakan tanggung jawab orang tua dan boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain. Akan tetapi, orang tersebut boleh menerima maupun menolak perwakilannya. Kedua, tugas penghulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu menghadiri, menyaksikan, mencatat. Tidak ada tugas dan kewajiban untuk menikahkan pengantin. Ketiga, adanya masalah khilafiyah dalam menentukan hukum mengenai nikah hamil, sedangkan yang menjadi pedoman dari Penghulu KUA Kecamatan Sukodono adalah pendapat dari madhhab Hanafiyah. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang membolehkan seorang wali nasab yang dapat mewakilkan haknya untuk menikahkan anaknya kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN, Orang lain yang memenuhi syarat. Sesuai dengan pasal 18 ayat (3) PMA No. 11 Tahun 2007. UU No. 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mengabdi kepada Negara dan Rakyat Indonesia.
Dari pendapat yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Sukodono, hendaknya hanya digunakan untuk diri sendiri saja. Tidak dipraktikkan kepada orang lain yang meminta bantuan untuk menikahkan anaknya. Karena memang setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda. Sedangkan untuk orang tua yang menginginkan tawkil wali kepada Penghulu hendaknya lebih memperdalam keilmuan tentang munakahat, sehingga apabila dilain waktu terulang kembali kasus seperti ini, orang tua calon pengantin perempuan tidak kebingungan untuk mencari orang untuk menikahkan anaknya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Hukum Islam > Perkawinan |
||||||||
| Keywords: | Tawkil; Wali Nikah; Penghulu; Hamil | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||||
| Depositing User: | Moh. Nurhasan Aminulloh | ||||||||
| Date Deposited: | 11 Mar 2016 08:15 | ||||||||
| Last Modified: | 11 Nov 2019 03:53 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/4904 |
Actions (login required)
 |
View Item |
