Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri Koperasi, usaha kecil dan menengah nomor 6 Tahun 2020 tentang bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Marchyana, Zian (2021) Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan Menteri Koperasi, usaha kecil dan menengah nomor 6 Tahun 2020 tentang bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zian Marchyana_C94217110.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020 Tentang Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu : bagaimana bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020, serta bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menurut Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 6 Tahun 2020. Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif (Normative Research) dengan menggunakan sumber buku, jurnal, dan artikel. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini pertama, bahwa Bantuan Pemerintah bagi pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan bantuan Presiden yang dibawahi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang memiliki tujuan dapat membantu pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 serta mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kedua, dalam fiqh siyasah dusturiyah menggunakan teori wazir al-tafwidh yang mana memiliki tugas membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahannya dan selaras dengan kedudukan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) yang membantu presiden terkhususkan dalam hal pengembangan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah (UKM)
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) diharapkan dapat meningkatkan nominal bantuan tersebut serta memantau regulasi Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar sirkulasi bantuan yang tersalurkan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pelaku usah mikro.