Analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI no. 110/dsn-mui/ix/2017 terhadap jual beli hewan kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Cahyono, Alim (2021) Analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI no. 110/dsn-mui/ix/2017 terhadap jual beli hewan kurban di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alim Cahyono_C92216084.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di tempat jual beli kambing di Desa kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data mengenai praktik jual beli hewan kurban, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Serta diambil kesimpulan dari anasisi tersebut sesuai dengan teori jual beli menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, bahwasanya kegiatan praktek jual beli hewan kurban di desa kureksari kecamatan waru kabupaten sidoarjo, dapat merugikan pembeli dengan tidak menjelaskan atau memberikan informasi dengan jelas kepada pembeli terkait kecacatan hewan kurban yang dimilikinya. Kedua, menurut pandangan hukum Islam, praktek jual beli hewan kurban tersebut tidaklah diperbolehkan karena terdapat unsur gharar dan tadlis atau tipuan dalam ketidak jelasan informasi dari penjual. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli ketentuan No. 2 point 1 dan ketentuan No. 7 point 1 menjelaskan bahwa akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Keduanya wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran seharusnya di dalam praktek jual beli hewan kurban di tempat tersebut, di dalam praktek jual belinya harus memperhatikan hewan kurban yang telah memenuhi ketentuan dan syarat sah hewan kurban agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dan juga seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah setempat mengeluarkan fatwa khusus untuk penyelenggaraan serta syarat hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam, agar supaya masyarakat mengetahui, memahami dan mengerti tentang hewan kurban yang sah dan agar supaya penjual hewan kurban tidak mudah untuk melakukan kecurangan dan penipuan.