Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pembentukan relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khonitatillah, Jihan (2021) Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pembentukan relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menurut SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Jihan Khonitatillah_C94217048.pdf
Download (1MB)

Abstract

Dalam penelitian ini merupakan hasil Penelitian Lapangan (Field Research). Data penelitian digali dan dihimpun melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan para pihak terkait. Kemudian dari data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan baik dari segi hukum positif maupun dalam prespektif Fiqih Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 di Desa Margoanyar Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dan termuat dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020. Dalam konsep Fiqih Siyasah, pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19 beserta tugas dan fungsinya, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini adalah Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tercermin tujuan baik yakni untuk kebaikan umat, dengan memperhatikan prinsip kemaslahatan bersama. Hal ini tergolong sebagai Maslahah Al-‘Ammah yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum, serta sebagai salah satu upaya dalam pemeliharaan jiwa (Hifdh Al-Nafs) dari suatu wabah penyakit. Sebagai saran, dalam upaya pencegahan dan penganggulangan Covid-19 di desa agar dapat terlaksana secara maksimal, maka diperlukan pengoptimalan tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 yang juga tentunya harus diimbangi dengan dorongan, kesadaran, serta kerjasama antar para pihak serta masyarakat. Sehingga dapat benar-benar tercapai kemaslahatan untuk masyarakat atas penetapan suatu kebijakan oleh pemerintah, yang sesuai dengan prinsip Maqasid Al-Syari’ah.