Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019; studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Masjianik, Septi Jihan (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kekosongan jabatan perangkat desa Menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019; studi di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Septi Jihan Masjianik_C94217100.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yaitu : pertama, bagaimana Tinjauan Yuridis pada kekosongan jabatan perangkat desa menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ? kedua, bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah pada kekosongan jabatan perangkat desa menurut Perda Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 ? Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pengolahan data secara kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta dianalisa menggunakan hukum islam yakni fiqh siyasah dusturiyah khususnya dalam konsep Wizarah/Wazir dan Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwasanya kekosongan jabatan perangkat desa di Desa Pajeng Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro yakni Sekretaris Desa sejak tahun 2017 dan Kepala Dusun sejak tahun 2019 belum sesuai dengan Perda Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tentang Perangkat Desa. Disebutkan bahwa pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti. Namun realita yang terjadi di Desa Pajeng jabatan Perangkat Desa yang kosong dibiarkan saja sampai dengan saat ini. Jika ditinjau dalam Fiqh Siyasah konsep Imarah memiliki korelasi dengan Perangkat Desa. Dimana Keberadaan Amir begitu penting dalam membantu khalifah menindaklanjuti perintahnya dan untuk mengatur urusan administrasi. Sehingga apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa harus segera dilakukan pengisian untuk membantu kelancaran roda pemerintahan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, Kepala Desa Pajeng diharapkan lebih tegas dalam mengambil kebijakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa.