Analisis hukum islam dan fatwa Dsn MUI no.4 tahun 2000 terhadap penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Suciati Yufiani (2021) Analisis hukum islam dan fatwa Dsn MUI no.4 tahun 2000 terhadap penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Suciati Yufiani Putri_C92216207.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Tahun 2000 dalam menganalisisnya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisi menggunakan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, koperasi “Bintang Anugerah” Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya memiliki 2 mekanisme penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah yakni, penyelesaian secara Internal (melibatkan pihak pertama, yakni koperasi bintang anugrah dan pihak kedua, yakni nasabah) dan penyelesaian secara Eksternal (melibatkan pihak ke-3) . Kedua, Menurut Hukum Islam akad yang dijalankan telah sesuai dan tidak fasid dikarenakan semua rukun dan syarat dalam pembiayaan murābahah telah terpenuhi keberadaannya. Namun, menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 6 yang berbunyi “bangkrut dalam murābahah: jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Dalam praktiknya pihak koperasi menggadaikan BPKB hasil jaminan dari pembiayaan murābahah yang diajukan anggota koperasi. Koperasi beralasan dikarenakan tidak adanya keseriusan dalam hal pelunasan pembayaran.Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya agar dapat memperhatikan dengan selektif dalam pengajuan pembiayaan murābahah dan sistem operasional yang telah diatur sesuai dengan ketentuan akad serta proses penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah secara internal dilaksanakan dengan baik tanpa memberatkan anggota koperasi apalagi sampai menggadaikan jaminan yang telah dijaminkan.