Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak di Surabaya di era pandemi covid-19 menurut uu. no. 6 tahun 2020 sebagai implementasi prinsip good governance

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Biroroh, Ta'mirotul (2021) Partisipasi politik masyarakat dalam pilkada serentak di Surabaya di era pandemi covid-19 menurut uu. no. 6 tahun 2020 sebagai implementasi prinsip good governance. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Ta'mirotul Biroroh_F52219033.pdf Download (2MB)

Abstract

Tesis dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak di Surabaya di Era Pandemi Covid-19 menurut UU. No. 6 Tahun 2020 sebagai Implementasi Prinsip Good Governance” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana partisipasi politik masyarakat Surabaya dalam Pilkada serentak di era pandemi Covid-19. Kedua, bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam mendorong partisipasi masyarakat Surabaya pada Pilkada serentak sebagai upaya memenuhi prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah sosio legal. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara (interview) dan pengamatan (observasi). Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semi-terstruktur. Teknik observasi digunakan untuk mengimbangi hasil pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada Pilkada di kota Surabaya tahun 2020 di era pandemi Covid-19 mengalami kenaikan dari Pilkada sebelumnya. Tentu sebuah capaian prestasi yang dapat dibanggakan, mengingat Pilkada kali ini dilakukan dalam kondisi yang tidak normal. Struktur sosial dan perangkat pelaksana Pilkada bekerja dengan baik, terutama para aktor sosial yang secara aktif memanfaatkan instrumen media yang efektif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menjadi inspirasi para aktor sosial dalam memberikan motivasi dan penyadaran kepada masyarakat untuk aktif ikut serta dalam Pilkada di era pandemi Covid-19, walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini tidak sepenuhnya bisa dikatakan efektif bagi sebagian kelompok masyarakat yang masih enggan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada, baik karena alasan pandemi Covid-19, atau bahkan yang masih skeptis terhadap legitimasi dan harapan positif pemerintahan hasil Pilkada. Karena itu perlu ada tindak lanjut kajian atas peraturan tersebut baik pada aspek subtansi atau perangkat pendukungnya; peran aktor dan instrumen sosial lain yang terkait sebagai penggerak aktif dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Demikian pula Pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga perlu melakukan pengkajian terhadap peraturan yang menjadi penguat atas pelaksanaan Pilkada tersebut, agar relevan dengan kondisi yang dapat mendorong motivasi masyarakat untuk ikut serta aktif atas setiap kebijakan pemerintah. Post Legislative Scrutiny (PLS) dapat menjadi salah satu opsi secara sosiologis, yuridis, dan empiris atas pemberlakuan suatu peraturan sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, terutama berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam Pilkada.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Biroroh, Ta'mirotul tbiroroh@gmail.com F52219033
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Bahar, Moh. Syaeful bosbahar@yahoo.com 2015037801
Subjects:	Pemilihan Umum
Keywords:	Partisipasi Politik Masyarakat; Pilkada Serentak; UU. No. 6 Tahun 2020; dan Good Governance.
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Biroroh Ta'mirotul
Date Deposited:	19 Nov 2021 10:03
Last Modified:	19 Nov 2021 10:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/51112

Actions (login required)

View Item