Analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rosyadi, Ajeng Indana (2021) Analisis yuridis terhadap proses memberikan anak dikalangan keluarga tidak mampu di Desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ajeng Indana Rosyadi _C91216139.pdf
Download (3MB)

Abstract

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa; 1) proses memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan telah menjadi proses dari sistem hukum kekeluargaan yang dimana permasalahan ini mengenai memberikan anak dari kalangan keluarga tidak mampu kepada orang lain. 2) Dalam praktik memberikan anak di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan merupakan proses yang dilakukan oleh orang tua kandung untuk menjamin bahwa hak-hak anak terpenuhi. Sebab setelah anak itu diserahkan kepada orang lain yang dalam hal orang tua kandung menganggap mampu secara sosial dan ekonomi sehingga kedepannya anak mendapatkan kehidupan yang lebih layak namun dalam proses itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 171 KHI karena dalam proses tersebut tidak ada aturan hukum yang sah yang menunjukan pemisahan untuk kepentingan anak dan anak tidak mengetahui bahwa ia memiliki orang tua kandung sesuai dengan Pasal 98-106 poin 2 dan 3 yaitu, hak anak untuk mengetahui nasabnya sendiri dan hak anak untuk mendapatkan penyusuan.Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa; 1) proses yang dilakukan oleh masyarakat di desa Sayutan Kecamatan Parang Magetan maka perlunya kerjasama antara perangkat pemerintahan desa dengan masyarakat. 2) perlu adanya upaya dari perangkat pemerintahan desa untuk lebih memperhatikan keadaan dan kondisi masyarakat yang terjadi saat ini, dan lebih giat dalam mensosialisasikan progam keluarga berencana (KB) agar orang tua lebih menyadari kewajibannya dan bertanggung jawab kepada anak dan hak-hak anak untuk mengurangi dan menghilangkan proses berupa penelantaran hak anak dengan harapan dapat meminimalisir dan menghilangkan proses tersebut.