Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas pasal 4 tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: studi putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anshori, Muhammad Rizal (2021) Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas pasal 4 tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: studi putusan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Rizal Anshori_C01217020.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan menelusuri serta menelaah data berupa dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif kemudian disimpulkan. Dokumen yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Kasongan No. 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn tentang permohonan izin poligami yang dihimpun dari literatur yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam putusan nomor: 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn berpendapat bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan dengan istilah aanvullend recht. Sehingga untuk dapat memberikan izin poligami, pengadilan tidak terpaku kepada keterpenuhan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan jika memang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. Adapun Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim atas Pasal 4 ayat (2) tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam putusan nomor 14/ Pdt.G/ 2020/ PA.Ksn, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kasongan, namun pemohon belum memenuhi syarat alternatif poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, karena pemohon sudah memenuhi syarat kumulatif poligami yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul, cacat badan yang sukar disembuhkan, ataupun menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Persyaratan adil tersebut tercantum dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 3. Dari hasil penelitian diatas, diharapkan hakim sebagai penegak hukum dalam hal mempertimbangkan atau menilai alasan-alasan yang dapat dijadikan pedoman untuk poligami tidak hanya semata-mata melihat Undang-Undang saja, akan tetapi juga lebih memperhatikan aspek manfaat dan mudhrotnya apabila akan memutus suatu perkara.