Analisis hukum islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan rujuk pasangan yang telah di Talak Tiga di luar pengadilan: studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarok, Muhammad Zidni Al (2021) Analisis hukum islam dan hukum positif Indonesia terhadap keabsahan rujuk pasangan yang telah di Talak Tiga di luar pengadilan: studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Zidni Al Mubarok_C91216172.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conten analysis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai talak tiga atau talak Talak Tiga. Disini penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum positif di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 membandinkannya dengan Hukum Islam yang bersumber pada Kitab-Kitab Fikih megenai talak Talak Tiga yang terjadi di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Baik antara hukum positif dan Hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak Talak Tiga yaitu sma-sama tidak dapat rujuk kembali, dangan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda. Walaupun demikian terdapat perbedaan diantara dua sumber hukum tersebut, jika di Hukum positif talak harus diucapkan di depan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walai tidak diucapkan didepan Pengadilan.Berdasarkan kesimpulan diatas, dengan adanya kejadian rujuk pasangan yang telah ditalak tiga diluar pengadilan, maka penulis mengharapkan Umat Islam, khususnya masyarakat yang hendak melakukan talak ataupun rujuk wajib memenuhi persyaratan talak dan rujuk yang telah ditetapkan oleh Fikih maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi kepastian Hukum dan hak-hak keperdataan. Perlu adanya penambahan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan yang berkenaan dengan talak dan rujuk, sehingga ketentuan pencatatan talak dan rujuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kementrian Agama sebaiknya memperhatikan bahwa persoalan talak dan rujuk yang tidak tercatat itu sama bahayanya jika terjadi sesuatu, sehingga instansi-instansi yang terkait dapat bahu-membahu menangan hal tersebut.