Analisis Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 terhadap sistem pengupahan tenaga kerja Pom Mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zeninda, Nabrina Nur (2021) Analisis Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 terhadap sistem pengupahan tenaga kerja Pom Mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nabrina Nur Zeninda_C92217096.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi. Data tersebut di analisis menggunakan metode dekriptif dengan pola pikir induktif yang menggunakan data-data di lapangan kemudian dikorelasikan dengan teori-teori hukum Isalam dan Fatwa MUI untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, praktik pengupahan tenaga kerja pom mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Setelah terjadinya akad kemudian pekerja mulai bekerja untuk memenuhi kewajibannya akan tetapi setelah pekerjaan tersebut dilakukan, tiba-tiba pemilik usaha tersebut memberikan penambahan pekerjaan tanpa adanya pemberitahuan dan kesepakatan dengan pekerjanya. Hal tersebut membuat pekerja-pekerjanya maerasa dirugikan karena pada akhirnya ia harus melakukan 2 pekerjaan di waktu yang sama dengan upah untuk satu pekerjaan saja. Oleh karena itu praktik pengupahan tenaga kerja pom mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menurut Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 sah dilakukan akan tetapi perlu disempurnakan terkait ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi secara sempurna. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 13 tahun 2003 tidak ada pasal yang bersinggungan dengan praktik yang dilakukan pemilik usaha pom mini kepada tenaga kerjanya. Jadi praktik tersebut dianggap sah dan tidak melanggar secara hukum.Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis hanya memberikan saran kepada pemilik usaha dan juga tenaga kerjanya agar dapat saling terbuka agar tidak menimbulkan ketidakjelasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Dan juga di sarankan agar pemilik usaha dan juga pekerja memahami hukum islam dan juga Undang-undang yang mengatur adanya praktik pengupahan tersebut.