Analis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di Tenggarong: studi Putusan No 635/Pid.Sus/2017/PN.Trg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasir, Muh (2020) Analis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD di Tenggarong: studi Putusan No 635/Pid.Sus/2017/PN.Trg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muh Nasir_C93216140.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi berjudul “Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru SD (studi putusan no 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru dalam putusan nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh guru dalam putusan nomor 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu analisa yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemui bahwa pertimbangan hakim dalam putusan No 635/Pid.Sus/2017/PN. Trg, hakim memutuskan perkara menggunakan pasal 290 ayat (2) KUHP. Dan hal ini tidak sesuai dengan asas lex spesialis derogate legi generali sebagaimana yang terkandung dalam perintah pasal 62 ayat (2) KUHP. Meskipun demikian Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menurut analisa hukum pidana islam sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana islam dengan penjatuhan sanksi ta’zir dimana penguasa dalam hal ini hakim berwenang menjatuhkan sanksi kepada terdakwa. Sesuai hasil temuan diatas, penulis menyarankan kepada seluruh aparat penegak hukum, dalam hal ini para hakim agar dalam memutus perkara tetap memperhatikan dan mempertimbangkan tiga aspek tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga putusan yang dikeluarkan dapat mewakili rasa keadilan bagi kepentingan umum khususnya bagi korban tindak pidana.