Analisis hukum pidana islam dan positif terhadap aktivitas menanam di Kawasan Hutan Lindung: studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haerudin, Haerudin (2021) Analisis hukum pidana islam dan positif terhadap aktivitas menanam di Kawasan Hutan Lindung: studi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Haerudin_C73214046.pdf
Download (3MB)

Abstract

Dalam penelitian ini penulis mengkaji dengan menggnakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu teknik bedah putusan dan kepustakaan. Setelah data terkumpul dan data dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk dapat memperoleh hasil analisis khusus dalam Hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada putusan nomor 516/PID. B/LH/2018/PN Byw memutuskan bahwa karena salah satu unsur dari pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan sudah tidak terpenuhi, maka Terdakwa atas nama satumin tidak terbukti sudah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Berdasarkan analisis hukum positif dan analisis hukum pidana Islam dalam kasus tindak pidana sengaja melakukan kegiatan perkebunan dengan menanam berbagai jenis pohon tanpa seizin Menteri dengan Terdakwa Satumin yang diputus oleh hakim dengan putusan bahwa satumin dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, merupakan putusan yang kurang cermat karena tindakan dari Terdakwa Satumin merupakan tindakan perusakan hutan dan unsur subyektif dari tindakan tersebut secara sah dapat bertanggung jawab. Sedangkan dalam sudut analisis pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Satumin adalah perusakan yang berpotensi merusak lingkungan sedangkan merusak lingkungan sama saja merusak ciptaan Allah Swt ini adalah tindakan yang dilarang oleh Islam. Dalam hukum pidana Islam tindakan tersebut hukumannya adalah’ hukum ta’zir karena tidak ada nash yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana ini, maka sanksi yang dikembalikan kepada Ulil al-amri.Dari pemaparan diatas dalam proses peradilan Majelis Hakim dalam proses peradilan Majelis Hakim semestinya dapat memberikan hukuman untuk memberi efek Jera agar kasus di atas tidak terulang kembali dengan kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan hutan dan merugikan negara.