Analisis fiqh mu‘amalah terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ula, Siti Nur Rohmatul (2021) Analisis fiqh mu‘amalah terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Nur Rohmatul Ula_C92214157.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan yang dicurahkan dalam dua rumusan masalah yakni : bagaimana penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo dan bagaimana analisis fiqh mu‘amalah terhadap penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo.Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian kualitatif yang memakai cara observasi dalam pengumpulan datanya, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisanya berupa deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganilisis fiqh mu‘amalah terhadap penerapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo.Dalam penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa menurut Perbup Nomor 63 Tahun 2015 terkait Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016 pasal 10 ayat 1 bahwa pengecer lini IV menditribusikan pupuk bersubsidi kepada petani bahwa wajib menerapkan HET, dan pasal 10 ayat dua HET pupuk bersubsidi yaitu: (1) Urea : Rp. 90.000,-; (2) SP-36: Rp. 100.000,-: (3) ZA: Rp. 70.000,-: (4) 8NPK: Rp. 115.000,-. Terjadi perubahan harga karena adanya kesepakatan antara petani dan penjual harga jual dilapangan melalui musyawarah. Alasanya disepakatinya harga lapangan dikarenakan adanaya uang transport, uang konsimsi kuli, dan uang jasa kuli. Menurut penulis penerapan harga eceran tertinggi (HET) dalam jual beli pupuk bersubsidi yang dilakukan tidaklah benar karena melebihi HET pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan Perbup Nomor 63 Tahun 2015, meskipun ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun pendangan dalam fiqh mu‘amalah, penetapan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo, meskipun adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga di lapangan dan saling rid{a dan telah menyampaikan amanahnya namun tidak sepenuhnya dilakukan maka, tetaplah tidak sesuai. Karena, tidak mentaati perintah pemerintah untuk menjual dengan harga yang telah diatur oleh pemerintah. Sehingga, demi kemasalahatan seharunya penjual tetap menerapkan HET yang ditentukan oleh pemerintah.
Selaras dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran kepada masyarakat Desa Kedungkembar terkhusus pihak penjual dan pembeli supaya lebih memperhatikan peraturan yang telah di bentuk. Dan untuk pengawasan labih di perketat kembali.