Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn.Psb tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu: studi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohmah, Nanda Alfi (2021) Analisis hukum positif dan hukum pidana islam terhadap putusan Nomor 20/Pid.B/2020/Pn.Psb tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu: studi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nanda Alfi Rohmah_C93217055.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Teknik pengambilan data berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/PN.Psb terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan rupiah palsu yang diputus dengan Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, pada putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karnova Pgl. Nov Bin Kasim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Putusan ini dianggap tidak sesuai menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 karena dalam hal ini majelis hakim memutus dengan menjatuhkan hukuman penjara saja tanpa menjatuhi denda, hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan, hukuman penjara tersebut melebihi batas maksimal pidana penjara dalam ketentuan yang ada pada Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Padahal jika terbukti bersalah terdakwa seharusnya di pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Kedua, Tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 20/Pid.B/2020/PN.Psb merupakan perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadist, akan tetapi tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang hukumannya. Maka tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang menentukan hukumannya adalah ulil amri (pemerintah) atau hakim. Tindak pidana pengedaran rupiah palsu ini masuk dalam macam ta’zir yang menyinggung hak Allah. Sedangkan sanksi ta’zir pada tindak pidana pengedaran rupiah palsu masuk dalam kategori sanksi ta’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan dan harta. Penulis memberikan saran bagi para penegak hukum khususnya majelis hakim yang diberi wewenang untuk mengadili, maka diharapkan dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang telah berlaku supaya dalam setiap keputusannya memenuhi rasa keadilan untuk masyarakat.