Analisis yuridis mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan hukum pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Milla, Liviatan Widatul (2022) Analisis yuridis mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Liviatan Widatul Milla_C93217090.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana analisis ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 serta menjawab bagaimana analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang saling relevan terkait objek yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum mengggunakan analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata cara pelaksanakan tindakan kebiri kimia diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Tahapannya yakni Pertama, tahap penilaian klinis. Kedua, tahap kesimpulan. dan ketiga, tahap pelaksanaan. Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok dan seusai pengebirian terdakwa akan menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku seksual, dan rehabilitasi yang diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah, dan meminimalisir kejahatan serupa. Namun dalam PP tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam hal eksekutor pengebirian pada Pasal 9 Huruf (b) yang tidak memenuhi asas kepastian hukum pada rumusanya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kasus persetubuhan tergolong dalam perbuatan zina dan liwa>t}h sehingga seorang pedofilia yang melakukan orientasi seksualnya kepada anak laki-laki (jenis kelamin sama) maka disamakan dengan perbuatan liwa>t}h, apabila melakukan orientasi seksualnya kepada anak perempuan (jenis kelamin berbeda) maka disamakan dengan perbuatan zina. Hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tergolong dalam hukuman ta’zi>r karena dalam hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pedofilia. Adapun dalam Islam penerapan kebiri diharamkan karena pertama, dalam hadis menjelaskan ketika sahabat Nabi perang sedang tidak bersama istrinya maka Nabi melarang melakukan pengebirian. Kedua, Terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak atau dijuluki pedofilia disamakan dengan perbuatan zina dan liwa>t}h. Ketiga, Metode pengebirian melibatkan hormon esterogen dimana mengakibatkan laki – laki akan mempunyai ciri fisik layaknya perempuan dan agama Islam melarang yang sedemikian itu. Penulis mempunyai beberapa saran. Pertama, kepada pemerintah supaya merevisi terkait produk hukum yang masih memerlukan kejelasan rumusan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan interpretasi saat melaksanakanya. Kedua, kepada pemerintah sebelum menetapkan produk hukum hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya hukuman baik untuk korban maupun pelaku.