Analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt tentang pKeputusan pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Dra. Evi Novida Ginting Manik, Msp

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lailiyah, Nurul (2022) Analisis Fiqh Siyasah terhadap putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/Ptun-Jkt tentang pKeputusan pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Dra. Evi Novida Ginting Manik, Msp. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nurul Lailiyah_C94218100.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah yakni bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum, dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa statue approach dan case approach. Kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi uraian sistematis terkait dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Islam yakni fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menunjukkan bahwa Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menjadi dasar terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022, telah dinyatakan cacat yuridis karena tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 Ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2019, sehingga pengadilan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Berdasarkan konsep fiqh siyasah permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan oleh wilayah al-mazalim, dengan kewenangan dalam penyelesaian seluruh bentuk kezaliman para penguasa kepada rakyatnya. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan umum mempunyai peran sebagai lembaga kuasi peradilan, sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam pemutusan aduan atau laporan supaya tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, sehingga tetap mempertahankan marwah integritas dan kredibilitas instansi dalam penyelenggara pemilihan umum.