Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad ijārah pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan; studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azizah, Nur (2022) Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad ijārah pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan; studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Azizah_C92218164.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad ijārah pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan (Studi kasus angkutan kota jalur Junok-Tanjung Bumi)". Rumusan Masalah dari penelitian ini yakni 1. Bagaimana praktik akad ijārah pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi, 2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad ijārah pada angkutan kota di Kabupaten Bangkalan jalur Junok-Tanjung Bumi. Data dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan di sepanjang jalur angkutan umum Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif, yakni mendeskripsikan teori Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 untuk menganalisis praktik akad ijārah pada angkutan umum jalur Junok-Tanjung Bumi Bangkalan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad ijārah pada angkutan umum di Kabupaten Bangkalan khususnya jalur Junok-Tanjung Bumi masih terdapat banyak kecacatan/ kecurangan. Beberapa sopir tidak patuh pada kesepakatan yang telah dibuat karena dianggap merugikan pihak sopir. Kerugian yang kerap dirasakan oleh penumpang, yakni oper penumpang, beberapa sopir kerap menurunkan penumpang meskipun belum sampai pada tujuannya, tambahan upah/ ujrah yang diminta oleh sopir untuk menghindari kerugian. Kecurangan yang dilakukan dalam praktik akad ijārah ini melanggar ketentuan syarat sah ijārah dalam Hukum Islam dan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai ketidakjelasan manfaat, waktu sewa dan nominal ujrah. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak agar lebih memperhatikan akad yang telah ditetapkan, lebih teliti untuk menghindari kemungkinan konflik yang akan terjadi. Untuk Pemerintah Daerah agar lebih tegas lagi dalam mengatur kedisiplinan angkutan umum, terlebih mengenai tarif yang digunakan. Dan untuk peneliti selanjutnya agar skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai akad ijārah pada angkutan umum.