Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penanganan Covid-19 menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Juniatin, Sulfa (2021) Analisis Fikih Siyasah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penanganan Covid-19 menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sulfa Juniatin_C95216146.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan? Dan bagaimana analisis fikih siyasah terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal penanganan covid-19? Data penelitian ini di himpun menggunakan pembacaan literatur (library research), jenis penelitiannya adalah mengggunakan penelitian hukum normatif, selanjutnya teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan Fikih Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenanagan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas penanganan covid-19 sebagaimana pasal 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Tanggungjawab yang disematkan terhadap kedua pemerintahan menimbulkan tarik ulur kepentingan, yang mana kedua satuan pemerintahan tersebut telah menyebabkan masing- masing daerah meyusun kebijakan sepihak dan juga mengambil tindakan sendiri. Hal ini dapat dilihat dari pemberlakuan pembatasan lokal (local teritorial isolation) yang terjadi di Tegal dan Surakarta. Sehingga pemerintah pusat menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Didalam Fikih Siyasah permasalahan administrasi diatas termasuk dalam siyasah dusturiyah dibagian siyasah tasri’iyah karena mencakup persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslmin dan non muslimin didalam satu negara, seperti Undang- Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan daerah, peraturan pelaksanaan dan lain- lain. Penulis mengharapkan untuk kedepannya pemerintah harus memberikan kepastian lebih kepada masyarakat, pentingnya kekompakan dan koordinasi yang baik, memberikan arahan secara langsung dan jelas dan memperhatikan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat.