Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan tidak dapat diterima dalam permohonan Judicial Review Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mutmainnah, Sri Ruhyatul (2022) Analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan tidak dapat diterima dalam permohonan Judicial Review Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik: studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sri Ruhyatul Mutmainnah_C04218031.pdf
Download (5MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan suatu aturan tertulis yang menjadi rule atau acuan normatif partai politik yang dibuat secara bersama-sama dan mengikat bagi seluruh anggota dalam internal partai politik bersangkutan. Tujuan, ruang lingkup, dan unsur-unsur dalam AD/ART memiliki perbedaan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa AD/ART bukan termasuk kategori peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini maka Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menguji AD/ART. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor: 39 P/HUM/2021 yang menyatakan amar putusan tidak dapat diterima adalah tepat dan benar. Adapun dalam kajian fiqh siyāsah dusturiyah, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan penguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang memiliki kesamaan dengan wilayah al maz{a>lim. Berdasarkan kaidah-kaidah fiqh siyāsah dusturiyah, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat diterima terkait permohonan judicial review AD/ART juga dapat disimpulkan telah tepat dan sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan dalam hukum Islam. Sejalan dengan uraian tersebut, maka kedepan disarankan terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme pengujian AD/ART sebagai legitimasi aturan judicial review AD/ART tersebut dan tidak ada lagi AD/ART yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.