Tinjauan fiqh siyāsah terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yusuf, Mufid Rifky (2022) Tinjauan fiqh siyāsah terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam keadaan darurat menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mufid Rifky Yusuf_C94217091.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Perubahan Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dalam Keadaan Darurat Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana perubahan APBN dalam keadaan darurat menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2020, serta bagaimana tinjauan Fiqh siyāsah terhadap perubahan APBN dalam keadaan darurat menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2020. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai perubahan APBN dalam keadaan darurat menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian Fiqh siyāsah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya perubahan APBN dalam keadaan darurat menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dan sah sepanjang memenuhi alasan fakta yang memadai dan negara memproritaskan kemanfaatan umum dengan penerapan aturan yang bersifat darurat. Dalam konsep Fiqh siyāsah kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama. Penulis memberikan saran bahwa, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terutama pada tingkat Undang-undang/Perpu hendaknya presiden bersama DPR menelisik secara mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat. Serta menyosialisasikan kepada masyarakat Rancangan Undang-undang APBN, sehingga masyarakat ikut mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah beserta wakil rakyat (DPR) khususnya dalam anggaran negara.