Tinjauan fiqh siyasah terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 perihal kesalahan tulis nomor persil

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syabanahaq, Syma (2022) Tinjauan fiqh siyasah terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 perihal kesalahan tulis nomor persil. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syma Syabanahaq_C94217060.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul ” Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil? dan Bagaimana Analisis Fiqh Siya>sah Terhadap Terhadap KTUN Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 593/062.1/436.9.9.1/2020 Perihal Kesalahan Tulis Nomor Persil? Data penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan memaparkan (normative law research) secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hal ini akan ditinjau menurut Perundang-Undangan serta ditinjau menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siya>sah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan tulis nomor persil yang dilakukan oleh Pejabat Lurah telah melanggar beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta secara Fiqh Siya>sah Dustu>riyah dilindungi oleh sumber hukum Islam tertinggi yaitu Al-Qur’an dalam Surah Al-Anbiya’ ayat 73 dan Surah Al-A’raf ayat 10, dan selanjutnya dalam Hadis Bukhari dimana hadis tersebut diakui ke akuratan dan ke shahih-annya dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Lurah Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tidak semestinya diterbitkan karena merugikan Nasir Susanto sebagai pemilik tanah. Dengan dikeluarkannya KTUN tersebut, Nasir Susanto tidak dapat mensertifikatkan sebidang tanahnya yang dimana mengakibatkan Nasir Susanto tidak memiliki bukti kepemilikan tanah. Jika ingin menggadaikannya maka akan sulit terealisasi dan jika ingin menjualnya maka akan mendapati harga yang murah. Selain itu, Lurah juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara Pasal 17. Berdasarkan kesimpulan diatas Lurah sebagai pejabat pemerintahan seharusnya menjalankan tugas dan wewenang sesuai prosedur dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Agar tidak ada tindakan penyalahgunaan wewenang. Dan seharusnya tidak tergesa-gesa dalam menerbitkan KTUN agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.