Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Miftakhuddin, Mohammad (2022) Analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap sistem bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mohammad Miftakhuddin_C92217151.pdf
Download (17MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo merupakan penelitian lapangan untuk menjawab beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1) bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo?; dan 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari konsep mudharabah yang didalamnya terdapat teori akad mudharabah dalam al-Qur’an dan hadis serta Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah untuk kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta di lapangan berupa praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo. Hasil penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Praktik kerja sama bagi hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama (investor) menanamkan modalnya sebanyak 100 % dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Pembagian keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal perjanjian yakni penanam modal akan mendapatkan 15 % dari modal yang diinvestasikan setiap enam bulan sekali, sedangkan pengelola usaha akan mendapatkan sisa dari keuntungan setelah dibagikan kepada penanam modal; dan 2) Praktik kerja sama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat akad mudharabah dan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, dikarenakan pembagian keuntungan yang diterapkan dalam kerja sama ini dihitung berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan bukan pada keuntungan yang diperoleh sehingga keuntungan yang diterima investor stagnan meskipun jumlah pendapatan meningkat. Akhir dari penelitian ini penulis memberikan saran yaitu: 1) diharapkan kepada kedua belah pihak dapat melakukan perbaikan akad; dan 2) diharapkan kepada kedua belah pihak agar lebih adil lagi dalam menerapkan pembagian keuntungan, karena jika sistem yang diterapkan seperti ini, dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad.