Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad murabaḥah bil wakalah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Samhan, Achmad (2022) Tinjauan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad murabaḥah bil wakalah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Samhan_C92218106 ok.pdf
Download (6MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Akad Murābaḥah bil wakālah Dalam Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syari’ah KCP Waru” menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang terdiri dari : 1) Bagaimana praktik akad murābaḥah bil wakālah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Waru dan 2) Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI no 4 Tahun 2000 terhadap penerapan akad murābaḥah bil wakālah dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank Syariah Indonesia KCP Waru. Metode penelitian yang digunakan untuk Menyusun penulisan skripsi adalah field research (Studi Lapangan) dengan model penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari sesi tanya jawab dengan para nasabah pengguna produk pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Waru melalui wawancara dan dokumentasi yang dioleh menggunakan Teknik deskriptif deduktif dan dianalisa menggunakan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 tentang murābaḥah. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan akad murābaḥah bil wakālah dikatakan sah, ketika pembelian barang dilakukan dengan akad wakālah antara pihak bank telah kepada nasabah, kemudian pembiayaan dengan akad murābaḥah dapat dilaksanakan. 2) dalam praktiknya, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000 yaitu pihak nasabah yang dijadikan wakil dari pembelian barang, tidak membelikan barang dengan semestinya. Selain itu, terdapat nasabah yang menunda pembayaran yang secara finansial mampu untuk pembayaran angsuran. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa rusaknya akad murābaḥah bil wakālah ketika terdapat nasabah yang tidak menjalankan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dalam akad, selain itu, jika terdapat penyimpangan dengan Fatwa DSN MUI No 4 Tahun 2000. Maka akad tersebut bisa dibatalkan. Penulis dapat memberikan saran kepada pihak bank untuk lebih bijaksana dalam melakukan pemberian sanksi dan lebih teliti dalam melakukan proses analisa terhadap nasabah. Selain itu penulis juga memberikan saran kepada nasabah untuk lebih bijaksana dalam penggunaan dana dari pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dan melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan nasabah sebagai penerima pembiayaan.