Analisis yuridis pandangan hakim pengadilan agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap Isbat Nikah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Novita Indah (2022) Analisis yuridis pandangan hakim pengadilan agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap Isbat Nikah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Novita Indah Sari_C91218130.pdf
Download (1MB)

Abstract

Kebijakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Kemendagri menuai polemik, karena mengakomodir pasangan nikah siri untuk mendapat Kartu Keluarga tanpa melalui prosedur isbat nikah terlebih dahulu. Padahal idealnya bagi pasangan nikah sirri yang hendak memiliki kartu keluarga harus melalui prosedur isbat nikah guna memperoleh akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga. Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menegasikan urgensi pencatatan perkawinan dan isbat nikah sebagai sarana menetapkan perkawinan yang terlanjur tidak tercatat. Dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Syarat Kepemilikan Kartu keluarga dan Implikasinya terhadap Prosedur Isbat Nikah”, penelitian ini hendak mengetahui bagaimana Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan dan dan bagaimana analisis yuridis pandangan hakim pengadilan agama kabupaten Madiun tentang SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga dan implikasinya terhadap prosedur isbat nikah. Penelitian ini bersifat kualitatif, untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, setelah data penelitian dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga menurut Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 digunakan untuk mencantumkan status perkawinan pada kartu keluarga bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan dengan frasa “kawin tidak tercatat”, menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun SPTJM bukan merupakan bukti perkawinan dan kebijakan tersebut bertentangan dengan prosedur isbat nikah serta berimplikasi pada menurunnya perkara isbat nikah ditengah urgensi pengesahan nikah bagi mereka yang terlanjur menikah sirri. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan pencatatan perkawinan dan prosedur isbat nikah sebagai sarana untuk menetapkan perkawinan dan menjadi dasar diterbitkannya akta nikah sebagai syarat pembuatan kartu keluarga.Sehingga seharusnya isbat nikah diutamakan sebagai solusi bagi pasangan nikah sirri yang hendak membuat kartu keluarga karena lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan yang terlanjur dilakukan tanpa pencatatan. Hal ini pun sesuai dengan amanat pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.