Analisis hadanah dan yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wiranto, Hasyim Muzaki Ali (2022) Analisis hadanah dan yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Hasyim Muzaki Ali Wiranto_C71218056.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini adalah sebuah skripsi yang berjenis penelitian lapangan atau field research, untuk mejawab rumusan masalah, Bagaimana upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan? Dan Bagaimana Analisis Ḥaḍānah dan Yuridis terhadap perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan? Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis, diolah dengan teknik deskriptif dan dengan pola pikir deduktif, yakni menjabarkan upaya perlindungan anak di keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan, kemudian dianalisis menggunakan ḥaḍānah dan yuridis. Dalam upaya keluarga pengemis lingkungan makam Sunan Drajat Lamongan untuk melindungi anaknya, para orang tua telah menyekolahkan dan memasukkan anak mereka ke dalam TPQ (taman pendidikan AL-Qur’an), para orang tua pengemis membatasi kegiatan mengemis anak-anak mereka hanya boleh dilakukan setelah pulang sekolah dan pada saat libur sekolah. Berdasarkan analisis ḥaḍānah terhadap perlindungan anak dalam keluarga pengemis, pengasuhan dam pemeliharaan oleh orang tua pengemis telah terlaksana, pertama adalah dalam segi Pendidikan, kedua terpenuhinya kebutuhan anak, ketiga usia anak, bahwa ḥaḍānah itu diberikan kepada anak sampai anak tersebut mumayyiz.. Dan dari analisis Hukum Yuridis tentang perlindungan anak, para orang tua pengemis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 4 tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Melanggar ketentuan dalam Pasal 13 (b) dan Pasal 76I, tentang eksploitasi anak dari segi ekonomi. Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka dari pihak pemerintah Desa, diharapkan untuk melakukan penyuluhan atau membuat peraturan mengenai pelarangan pemberian sedekah kepada pengemis. Dan bagi orang tua pengemis, hendaknya tidak melibatkan anak dalam hal mencari nafkah, supaya mereka dapat menempuh pendidikan dengan maksimal.