Analisis fiqh siyasah mengenai unsur kerugian negara dalam rangka pelaksanaan stabilitas sistem keuangan negara menurut undangundang nomor 2 tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hardyanto, Muhammad Anang (2022) Analisis fiqh siyasah mengenai unsur kerugian negara dalam rangka pelaksanaan stabilitas sistem keuangan negara menurut undangundang nomor 2 tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Muhammad Anang Hardyanto_C04217024 OK.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu bagaimana unsur kerugian negara dalam rangka pelaksanaan stabilitas sistem keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan bagaimana analisis fiqh siya>sah mengenai unsur kerugian negara dalam rangka pelaksanaan stabilitas sistem keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumentasi yang berasal dari sumber primer dan sekuder. Selanjutnya dianalisis menggunakan teknis deskriptif deduktif. Disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan kajian fiqh siya>sah. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahhwa Penggunaan keuangan negara yang digunakan dalam rangka mengatasi pandemi covid-19 dengan menyebut bukan merupakan kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2020 terjadi conflik of norm dengan pertauran tentang tindak pidana korupsi. Hal ini dapat disimpulkan ada upaya alokasi kewenangan pemerintah melegitimasi kesalahan melalui undang-undang yang mengakibatkan pejabat sebagai pengguna anggaran kebal hukum. Sedangkan dalam konsep fiqh siya>sah tidak memberikan ruang bagi imamah (pemimpin) untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ghulul dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan titah ilahiyah (syariat Islam) tentang pengelolaan keuangan negara. Penulis memberikan saran bahwa, pemerintah selaku pembuat kebijakan sekaligus pelaksana harus menetapkan batasan-batasan dalam bentuk aturan pelaksana dibidang internal agar ketentuan tersebut tidak di manfaatkan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan alasan karena urgensi dalam melaksanakan stabilitas sistem keuangan negara dalam masa pandemi. Sebagai bagian dari kajian hukum Islam al - ghulul dapat dijadikan pondasi utama bagi para pejabat agar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan hukum Islam terutama dibidang s i y as a h m a liy a h untuk mencapai tujuan dari suatu negara yakni kemaslahatan umat.