Studi komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

M Kosim, M Kosim (2022) Studi komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
M Kosim_C95217037.pdf

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data yang diperlukan didapat menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan tehnik komparatif pendekatan kualitatif dalam menguraikan data tentang pasal 5 permendikbudristek no. 30 tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel untuk menentukkan persamaan pada pola pemikiran yang khas tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Masing-Masing tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur memiliki pandangan yang sama bahwa Pasal 5 Permendikbudristek no. 30 tahun 2021 yang didalamnya mengandung frasa persetujuan seksual tidak boleh digunakan, sebab frasa tersebut akan menimbulkan prilaku zina diluar pernikahan dalam perguruan tinggi. Frasa persetujuan seksual dalam islam hanya dalam konteks hubungan perniakahan. Tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur memiliki perbedaan dalam metode istimbat hukum. NU memakai metode qauli sedangkan Muhammadiyah menggunakan bayani dalam memandang pasal 5 tersebut, dikarenakan hukum asal daripada hubungan seksual diluar penikahan itu sudah haram, dan metode apapun bisa dipakai untuk melihat permasalahan tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan: Pertama, terhadap pejabat negara dalam hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi lebih terbuka dalam membuat aturan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Tokoh NU dan Muhammadiyah Jawa Timur lebih tegas dalam menyikapi aturan tersebut, apalagi menyangkut pertentangan antara ajaran Islam dan aturan pemerintah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
M Kosim, M Kosimkaseemsh851@gmail.comC95217037
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorArifin, Moch. Zainulzainularifin231@gmail.com2017047102
Subjects: Agama > Agama dan Ilmu Pengetahuan
Keywords: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; seks; perguruan tinggi
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab
Depositing User: Mkosim Mkosim
Date Deposited: 10 Mar 2023 03:53
Last Modified: 10 Mar 2023 03:53
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54668

Actions (login required)

View Item View Item