Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sofyan, Alfin (2022) Analisis fiqh siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alfin Sofyan_C04218002 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis dengan tujuan memaparkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan hasil analisis fiqih siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pembatalan bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kemudian mengenai bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas sumber hukum primer dan sumber hukum sekuder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Berbagai bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam pengujian formil undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengeluarkan tiga jenis putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU MK yaitu tidak dapat diterima, ditolak dan dikabulkan. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi tidak mengambil 3 opsi putusan yang diatur undang-undang melainkan mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat, dimana pada intinya UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil namun masih berlaku maksimal 2 tahun semenjak putusan dibacakan, serta harus dilakukan perbaikan oleh pembentuk UU dalam waktu 2 tahun tersebut, artinya disini UU Cipta Kerja dibatalkan secara bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh MK, sebab jika hanya berpatok pada 3 opsi putusan dalam UU maka MK kurang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun dalam fiqh siyasah Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari wilayah al-mazalim yang mana berwenang untuk mengadili kezaliman pemerintah terhadap rakyat. Dalam putusan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang membatalkan secara bersyarat UU Cipta Kerja dalam tinjauan fiqh siyasah merupakan keputusan yang tepat sebab putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, sebab jika MK membatalkan secara tegas maka timbulah ketidakpastian hukum atau kemafsadatan.