Fast Track Legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarok, Ahmad Rifki (2022) Fast Track Legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia: undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ahmad Rifki Mubarok_02040420002 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut berdasar Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 atau memiliki istilah Rechtsstaat. Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi menuai kontroversi karena pembahasannya yang dinilai sangat cepat dan terkesan terburu-buru sebab RUU MK disahkan hanya dalam jangka waktu 7 hari dan pada situasi pandemi Covid-19. Revisi UU MK tidak sesuai dengan UU No. 12/2011 sebab tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas dan merupakan terdaftar dalam kumulatif terbuka Fast Track Legislation dapat menjadi sebuah mekanisme yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah seperti halnya pembentukan UU MK tersebut. Fast Track Legislation adalah proses pembentukan undang-undang melalui tahapan pembahasan yang dapat dimulai secara cepat untuk menghindari proses penyusunan peraturan perundang-undangan serampangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi? dan Apakah Fast Track Legislation Dapat Diterapkan Dalam Mekanisme Pembentukan Undang-Undang di Indonesia?. Dalam penelitian menggunakan teori pembentukan perundang-undangan dan teori fast track legislation. Dalam penelitian ini menggunakan 4 macam pendekatan hukum normatif diantaranya, Pertama, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). RUU MK merupakan sebuah aturan yang dibuat diluar prolegnas oleh sebab itu RUU MK ini masuk dalam daftar kumulatif terbuka subtansinya melenceng dari dasar putusan MK terdahulu. Cepatnya proses pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang mahkamah konstitusi membuat partisipasi masyarakat terabaikan sebab tidak masuknya RUU MK ini pada Program Legislasi Nasional menyebabkan tidak terpenuhinya fase penyebaran luasan rancangan undang-undang mahkamah konstitusi ini.