Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi Telegram

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Deva Ananda (2022) Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi Telegram. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Deva Ananda Putri_C92218121 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film di Aplikasi Telegram” merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik penyebaran film di aplikasi telegram?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap penyebaran film di aplikasi telegram?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan admin channel publik penyebar film dan beberapa pengguna Telegram, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir dedukatif, yakni pola pikir yang berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setelah itu dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik penyebaran film di aplikasi Telegram. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, praktik penyebaran film di aplikasi Telegram merupakan aktivitas menyebarkan atau memberikan akses untuk mengunduh film secara gratis. Film tersebut diperoleh dari website maupun aplikasi kemudian disebarkan oleh admin di channel publik miliknya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan atau pemilik hak cipta. Kemudian admin memperoleh keuntungan ekonomi berupa bertambahnya jumlah subscriber serta tawaran iklan berupa paid promote dari online shop; kedua, praktik penyebaran film di aplikasi Telegram bertentangan dengan jumhur ulama dan fatwa MUI karena memanfaatkan hak milik orang lain (h}uqu>q al-ma>li>yah) tanpa izin, guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai ghas}ab, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu pasal 5, 8 dan 9 bahwasannya admin telah melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta. Bahwasannya setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selaras dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan admin hendaknya meminta izin atau melakukan kerjasama (afiliasi) terlebih dahulu kepada produser/pihak yang terkait supaya aktivitas yang dilakukan menjadi legal dan tidak merugikan orang lain. Perlu adanya ketegasan pemerintah yang tidak hanya sekedar memblokir channel publik penyebar film serta perlunya edukasi bagi masyarakat terhadap hak cipta.