Analisis yuridis dan hukum pidana islam terhadap tindak idana illegal logging di Kabupaten Sarolangun Jambi : studi putusan pengadilan negeri sarolangun nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nawa, Fadlilatun (2022) Analisis yuridis dan hukum pidana islam terhadap tindak idana illegal logging di Kabupaten Sarolangun Jambi : studi putusan pengadilan negeri sarolangun nomor : 156/Pid.B/Lh/2019/Pn Srl. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fadlilatun Nawa_C03217009.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Sarolangun Jambi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor :156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl)” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl serta bagaimana analisis yuridis dan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui Library Research (kepustakaan) dengan cara menelaah Undang-Undang, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti pola pikir suatu pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan khusus. Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi Nomor 156/Pid.B/LH/2019/Pn Srl mengarah pada unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan, unsur keadaan yang meringankan dan memberatkan serta unsur adanya bukti di persidangan, akan tetapi Hakim menjatuhkan putusan dibawah minimal dari apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan. Sedangkan dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah jelas bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda paling sedikit adalah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sedangkan jika ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana illegal logging tergolong dalam Jari>mah Ta’zi>r yang mana segala ketentuan serta pelaksanaan hukumannya akan diserahkan kepada hakim. Hakim diharapkan untuk lebih teliti dan hati-hati dalam menjatuhkan suatu hukuman. Karena segala aspek hukuman serta ketentuannya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan diharapkan hukuman tersebut dapat membuat jera si pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga alam akan tetap terjaga kelestariannya.