Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputra, Muhammad Kurniawan Adi (2022) Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Kurniawan Adi Saputra_C02217034 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto” ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Dusun Sasap Desa Modongan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ialah; pertama, bagaimana praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni menjelaskan ketentuan mengenai praktik bagi hasil dalam hukum Islam yang bersifat umum, kemudian dari ketentuan yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan sesuai atau tidaknya dalam praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; pertama, pelaksanaan shirkah mudarabah dilakukan dengan cara pihak pertama berkontribusi modal berupa lahan empang, adapun pihak kedua sebagai pengelola sekaligus menyertakan modal berupa uang untuk biaya pembelian bibit ikan dan perawatan ikan hingga panen. Kemudian bagi hasil yang dilakukan para pihak dengan cara seluruh hasil penjualan dalam sekali panen dibagi dengan persentase tertentu, modal yang berupa uang dari pengelola tidak dipisahkan terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak pengelolalah yang akan dirugikan ketika penjualan ikan tidak sesuai dengan target. Kedua, analisis hukum Islam pada akad serta bagi hasil dalam kerja sama tersebut telah memenuhi unsur rukun yang sah namun syarat modal serta syarat keuntungan dan kerugian tidak terpenuhi. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai ketentuan modal serta ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian. Sejalan dengan kesimpulan diatas, pertama, penulis menyarankan modal yang berupa lahan empang ditaksir dahulu nilainya pada awal akad kerja sama dibuat. Kedua, pelaksanaan bagi hasil sebaiknya uang modal dipisahkan terlebih dahulu setelah selesai penjualan, kemudian keuntungan bersih yang didapatkan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati.