Konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mahmudah, Afif Hidayatul (2021) Konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Afif Hidayatul Mahmudah _F52219012.pdf
Download (1MB)

Abstract

Kekerasan pada perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dua kali lipat, dibandingkan di tahun 2019 di Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Jawa Timur adalah bagian dari Pemerintah yang memiliki tugas dalam pembentukan kebijakan. Adanya keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur dinilai penting dalam mempengaruhi kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan. Penelitian ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah. 1) Bagaimana keterwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan? 2) Bagimana konstruksi sosial keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Timur dalam kebijakan Perlindungan Perempuan dari tindak kekerasan? Metode penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan pendekatan socio legal studies dengan subyek penelitian ini adalah para anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur dan objek penelitiannya berada di Provinsi Jawa Timur. Sumber primer dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan beberapa anggota perempuan DPRD Jawa Timur, Kepala DP3AK Jawa Timur, dan LSM Savy Amira. Adapun data sekunder, yaitu data kekerasan perempuan, representasi keterwakilan perempuan di legislatif Jawa Timur, IDG, dan IPG Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini, hambatan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan adalah: 1) budaya patriarki; 2) representasi keterwakilan perempuan; 3) anggaran; dan 4) pengimplementasian program perlindungan yang belum optimal. Namun demikian, anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Timur memaknai hambatan sebagai berikut: 1) posisi strategis, 2) fraksi; dan 3) kapasitas dan keterlibatan anggota legislatif perempuan DPRD dalam kebijakan perlindungan Perempuan. Selanjutnya, Konstruksi Sosial Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Jawa Timur cukup aktif dan efektif dalam mengupayakan kebijakan perlindungan perempuan, baik dalam legislatif, anggaran, dan pengawasan. Terbukti dengan Raperda Perlindungan PMI dan Keluarganya, penambahan anggaran perlindungan perempuan, dan penambahan titik P2TP2A di Jawa Timur. Selain itu, peran keterwakilan perempuan dibutuhkan dalam meningkatkan IDG di Jawa Timur dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan gender dan pemerintahan yang inklusif.