Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedaran uang palsu: studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN stb.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dewi, Mega Kharisma (2022) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pengedaran uang palsu: studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN stb. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mega Kharisma Dewi_C93217092 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb)” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb serta menjawab bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum pidana umum tentang pengedaran rupiah palsu dalam putusan nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data mengggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang mendeskripsikan data penelian kemudian dikonstruksi dalam pemandalaman makna. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb hakim memvonis pemidanaan selama dua tahun enam bulan penjara, menurut penulis penjatuhan hakim atas terdakwa kurang sesuai dengan pasal 36 ayat 3 undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dilihat dari unsur yang memberatkan dan meringankan serta dilihat dari segi hakim yang diperbolehkan untuk berijtihad dalam pemutusan perkara sepatutnya harus sesuai dengan apa yang diundandangkan dan menganut dari muatan dalam undang-undang tersebut, dan pada kasus ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap terdakwa, artinya pada putusan tersebut terjadi ketidaksesuaian antra vonis hakim dengan isi UU No. 7 tahun 2011. Adapun ditinjau dari segi hukum islam mengenai sanksi yang tepat dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang pengedaran uang palsu belum ada hukum islam yang mengaturnya. Sanksi tindak pidana pengedaran uang palsu menurut hukum islam dijatuhi hukuman ta’z>ir dimana hukumanya berkaitan dengan kemerdekaan yaitu pidana penjara yang diputuskan oleh penguasa setempat yang dibarengi dengan pidana membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan dan wajib dibayar oleh si terdakwa. Penulis mempunyai beberapa saran. Pertama, kepada penegak hukum sepatunya harus jeli dalam memvonis hukuman berdasarkan undang-undang yang telah disahkan agar bisa memberikan efek jera kepada terpidana. Kedua, untuk seluruh masyarakat sebaiknya lebih teliti dalam menerima uang rupiah dari orang lain dan sebelum menerimanya harus dicek terlebih dahulu tentang keaslian uang sebelum akhirnya dibelanjakan supaya tidak teruang kembali permasalahan yang sama.