Analisis hukum pidana islam terhadap penyimpangan eksekusi barang sitaan berdasarkan pasal 44 KUHAP: studi kasus di RUPBASAN Kelas IA Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Machlifa, Maulindah Eva (2022) Analisis hukum pidana islam terhadap penyimpangan eksekusi barang sitaan berdasarkan pasal 44 KUHAP: studi kasus di RUPBASAN Kelas IA Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Maulindah Eva Machlifa_C03217018.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yakni menguraikan terlebih dahulu praktik eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Kelas 1A Surabaya, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menguraikan data wawancara tentang eksekusi barang sitaan di Rupbasan Kelas 1A Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Rupbasan bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan Pasal 27 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut diatas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran. Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa faktor yang merupakan kendala Rupbasan diantaranya, Kurangnya jumlah pegawai yang memahami mesin., sarana dan prasarana yang terbatas, over kapasitas dalam gudang, keterbatasan anggaran perawatan terutama untuk mobil mewah, ketertiban Instansi Penitip dalam hal administrasi / dokumen tidak lengkap, tidak ditaatinya batas waktu penyimpanan basan di Rupbasan, tidak ada pemberintahuan status hukum basan yang dititipkan di Rupbasan, instansi Penitip sering tidak memberikan respon terhadap koordinasi yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Surabaya. Dalam hukum pidana Islam tindak pidana korupsi masuk dalam jarimah ta’zir karena pada tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara jelas dan terang tentang hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut dalam alquran atau hadith. Sehingga Ulil Amri atau hakim yang akan menentukan hukuman atas perbuatannya. Peneliti mengajukan saran-saran sebagaimana berikut Bagi para anggota lembaga atau kementerian agar dapat bekerjasama untuk menyimpan Baran dan Basan di Rupbasan sehingga tujuan dan fungsi didirikannya Rupbasan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan segera mengambil tindakan untuk menanggulangi pernasalahan yang ada di Rupbasan agar visi dan misi dari Rupbasan dapat berjalan maksimal.