Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian ringan:studi putusan nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Dwi Putri Indah (2020) Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian ringan:studi putusan nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dwi Putri Indah Sari_C93216073.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjuan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan (studi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw”. skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw. dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.c/2019/PN.Ngw.
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan berupa KUHP dan Putusan Pengadilan. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor:3/Pid.C/2019/PN.Ngw sebagai data primer, dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif dari teori khusus kasus yang dikongkritkan untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam berupa Ta’zir.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian ringan dalam putusan No:3/Pid.C/2019/PN.Ngw?. Peran kedudukan PERMA telah tercantum dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebat berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang sudah diatur dalam Undang-Undan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian ringan yang dituntut dengan pasal 364 KUHP dengan jatuhan hukuman denda sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah). Sehingga hukuman denda yang telah disebutkan dalam pasal 364 KUHP sebanyak-banyaknya adalah Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi hakim menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa ialah sebanyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Serta Tinjauan Hukum Pidana Islam berupa Ta’zir dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan. Majelis Hakim harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan suatu perkara, melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan analisis Hukum pidana Islam sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa yang mencuri dibawah batas nishab tidak dijatuhkan hukuman potong tangan karena salah satu syarat dijatuhkannya hukuman potongtangan adalah harta yang dicuri harus mencapai nishab. Sehingga hukuman yang dijatuhkan yaituu berupa Ta’zir yang ditentukan oleh Majelis Hakim. Masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat penting untuk terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, juga teciptanya sebuah kejahatan, maka dibantu dengan hukum yang telah ada diharapkan masyarakat dapat mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini untuk tidak terulang kembali.