Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Surabaya tentang penolakan permohonan pembatalan poligami pada putusan PA Surabaya nomor 3063/pdt.g/2020/PA.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Halimah, Irma Nur (2022) Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama Surabaya tentang penolakan permohonan pembatalan poligami pada putusan PA Surabaya nomor 3063/pdt.g/2020/PA.Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Irma Nur Halimah_C01217010.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data dari penelitian yang diperoleh menggunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian disusun dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif untuk dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum majelis Hakim yang menolak permohonan pembatalan poligami pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby dengan alsan tidak adanya bukti berupa putusan pidana yang menyatakan bahwa alat bukti akta nikah dari kedua pihak adalah palsu. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku diantaranya UU No. 1 Tahun 1974, dan juga KHI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 3063/Pdt.G/2020/Pa.Sby bahwa majelis hakim hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti kutipan akta nikah yang diajukan baik oleh Pemohon dan Termohon yang semuanya dianggap sah karena tidak adanya Putusan Pidana dari kedua pihak untuk membuktikan bahwa kutipan akta nikah yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Temohon adalah palsu dan putusan yang dikeluarkan oleh PA Jember tidak dapat dibatalkan. Dan Analisis yuridis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Surabaya Nomor 3063/Pdt.G/2020/PA.Sby tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan syarat-syarat untuk berpoligami, Sesuai dengan apa yang telah dimohonkan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan ini hakim menolak permohonan pembatalan polgami yang diajukan. Sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim untuk lebih memperhatikan dari setiap apa yang dimohonkan oleh pihak-pihak yang berperkara dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehinga kepastian hukum dan keadilan tetap ditegakkan melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan. Disamping itu juga ada akibat hukum dari setiap perbuatan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada.