Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT: studi kasus di Polda Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hakiki, Imam (2022) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan kosmetik New KLT: studi kasus di Polda Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imam Hakiki_C03218009 ok.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Kosmetik New KLT (Studi Kasus di Polda Jawa Timur)” Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan kosmetik, serta bagiamana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan kosmetik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field reseach), dengan pendekatan kasus (Case Approach), dan penggalian data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif deduktif dan deskriptif analisis. Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Penegakan hukum terhadap tersangka BS pelaku pemalsuan kosmetik New KLT yang dilakukan oleh pihak kepolisian Jawa Timur adalah dengan Upaya represif. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah menerima laporan, Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian diajukan kepada pihak kejaksaan serta kepada pihak pengadilan. pada saat ini kasus masih berjalan dan sudah berada pada tahap pembuktian P21. Kedua, Dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan new KLT termasuk dalam kategori Jarimah, sehingga dalam hal ini dia dapat dijadikan seseorang yang patut dijatuhi sanksi/hukuman. dan jika dilihat dari jenis takzir BS telah merugikan kepentingan umum serta telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. karena Perbuatan yang dilakukan BS adalah kejahatan yang berulang berdasarkan pendapat Imam Mawardi dan Ulama empat Mazhab hukuman yang diberikan kepada BS harus lebih berat dari pada orang yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Adapun pemberian hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap memperhatikan kepada ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.