Tinjauan fiqh siyasah terhadap gugatan pengujian AD/ART partai Demokrat ke Mahkamah Agung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fadhilah, Elvira Nova (2022) Tinjauan fiqh siyasah terhadap gugatan pengujian AD/ART partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elvira Nova Fadhila_C94218073.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP GUGATAN PENGUJIAN AD/ART PARTAI DEMOKRAT KE MAHKAMAH AGUNG” . Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan yakni: 1) Bagaimana Tinjauan Terhadap Gugatan Pengujian AD/ART Partai Demokrat Ke Mahkamah Agung? ; 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Gugatan Pengujian AD/ART Partai Demokrat Ke Mahkamah Agung?. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji dan meninjaunya dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, teori hukum serta yurisprudensi yang berhungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menggunakan pendekatan konseptual yang berpedoman pada doktrin atau pandangan yang terdapat pada ilmu hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwadalam hal pengujian materiil maupun formil AD/ART partai politik Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga peradilan yang tepat dalam rangka menguji AD/ART parpol. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.Dalam ruang lingkup Fiqh Siya>sah Mahkamah Agung sebagai Wila>yah al-Maz}a>lim mempunyai kewenangan untuk menangani perkara kezaliman penguasa terhadap rakyatnya dimana fungsi tersebut Mahkamah Agung melakukan penghentian terhadap proses Judicial Review AD/ART Partai Politik sebab tidak terdapat peraturan lebih lanjut terkait mekanismenya. Setiap kebijakan, keputusan hukum, dan peraturan pemerintah harus ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Perselisihan partai politik termasuk dalam jenis perkara contentiosai yang mempertemukan para pihak yang bersengketa. Peniletian ini menekankan hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai badan pembentuk undang-undang perlu mengatur terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi kehakiman untuk menguji AD/ART partai politik terhadap undang-undang.