Analisis fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan bupati no. 9 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Nganjuk: studi kasus di desa Drenges kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Estika (2022) Analisis fiqh siyasah terhadap penerapan peraturan bupati no. 9 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Nganjuk: studi kasus di desa Drenges kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Estika Sari_C04218006.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi studi lapangan ditulis guna menjawab 2 rumusan masalah: (1)Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk; (2)Bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Drenges Kecamatan Kertosono. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2019 telah dilaksankan oleh pemerintahan Desa Drenges, sebagaimana hasil penelitian langsung penulis di mana mengenai informasi badan publik serta informasi laporan keuangan terpampang jelas pada media cetak (banner) yang berada di muka kantor Desa Drenges, namun mengenai informasi kinerja badan publik tidak terpampang jelas melainkan harus terlebih dahulu dimintakan melalui bagian pelayanan desa. Adapaun dalam tinjauan fiqh siyasah adanya Peraturan Bupati Nomor 2019 yang dibentuk oleh Bupati Nganjuk merupakan tindakan yang tepat sebab Bupati dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyyah merupakan bagian dari sultah tanfidiyyah yang bertugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Adapun adanya Perbub tersebut merupakan bentuk pelaksaan dari UU No. 14 Tahun 2008. Adapun pelaksaaan keterbukaan informasi publik di Desa Drenges merupakan suatu hal yang tepat sesuai dengan fiqh siyasah sebab keterbukaan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan.