Pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam: studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farchadhika, Nur Izza (2022) Pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam: studi kasus Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nur Izza Farchadhika_C91218131 ok.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Prajurit Wanita dalam Berumah Tangga (Studi Kasus: Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) Pangkalan Korps Marinir Surabaya)” merupakan penelitian yang ditulis dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana para prajurit wanita TNIAL memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sekaligus sebagai abdi negara dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam. Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus yang datanya bersumber dari lapangan sebagai objek penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi mengenai hak dan kewajiban prajurit wanita dalam berumah tangga yang sekaligus sebagai abdi negara. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikatnya istri yang berprofesi sebagai prajurit TNI menurut Hukum Islam dan hukum positif hak dan kewajibannya sama dengan istri yang tidak bekerja. Hak kewajiban istri baik yang bekerja maupun yang hanya berada di rumah saja telah diatur dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban istri yang menjadi prajurit TNI-AL telah sesuai dengan hak dan kewajiban istri yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam, Meskipun ada sumpah yang mengikat para prajurit yang ada dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mana bunyi salah satu sumpahnya adalah harus taat pada perintah atasan maupun putusan, para prajurit TNI tidak merasa terbebani karena sebelum menikah telah diberi peraturan untuk calon yang akan menikah, yakni harus taat pada aturan dinas, sehingga dari hal itu, para calon melakukan kerja sama dan saling bantu membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, hendaknya semua masyarakat yang akan menikah paham akan hak dan kewajiban yang timbul setelah adanya pernikahan, sehingga kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia dapat terwujud.